Infoombbsiberindonesia.com-Jakarta — Reformasi agraria kembali disorot sebagai instrumen utama untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Akademisi dan advokat hukum agraria, M. Sunandar Yuwono, SH, MH—yang akrab disapa Bang Sunan—menyatakan bahwa tanpa pembenahan menyeluruh terhadap struktur penguasaan tanah, ketimpangan sosial dan kemiskinan struktural akan terus terjadi.
Menurut Bang Sunan, reformasi agraria bukan sekadar program sertifikasi tanah, tetapi agenda besar untuk mendistribusikan kembali sumber daya agraria kepada rakyat yang secara historis dan struktural tidak memiliki akses yang adil.
“Reformasi agraria adalah jantung dari keadilan sosial. Tidak mungkin bangsa ini sejahtera jika tanah-terutama tanah produktif—hanya dikuasai oleh segelintir pihak,” tegasnya.
Redistribusi Tanah: Mengembalikan Ruang Hidup Masyarakat
Bang Sunan menekankan bahwa redistribusi tanah adalah inti dari reformasi agraria. Tujuannya bukan hanya memberikan legalitas kepemilikan, tetapi mengembalikan akses rakyat terhadap ruang hidup, lahan pertanian, dan sumber penghidupan.
Menurutnya, sertifikat tanpa akses terhadap tanah produktif hanya menjadi formalitas administratif yang tidak menyentuh akar persoalan.
“Yang rakyat butuhkan bukan hanya kertas, tapi tanah yang bisa ditanami, diolah, dan menjadi sumber nafkah yang layak,” ujarnya.
Menghapus Ketimpangan Struktural
Reformasi agraria dipandang sebagai instrumen untuk memutus rantai ketimpangan struktural di Indonesia. Ketimpangan penguasaan tanah yang ekstrem telah berlangsung bertahun-tahun dan menjadi sumber kemiskinan, urbanisasi, hingga konflik horizontal.
Bang Sunan menilai, negara harus hadir lebih kuat untuk menata ulang kebijakan perizinan, konsesi, dan tata ruang agar tidak hanya menguntungkan pemilik modal besar.
“Jika negara tidak mengatur ulang struktur penguasaan tanah, maka ketimpangan akan diwariskan terus ke generasi berikutnya,” katanya.
Reformasi Agraria dan Keadilan Sosial dalam Konstitusi
Bang Sunan mengingatkan bahwa amanat keadilan sosial tercantum jelas dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33. Karena itu, reformasi agraria memiliki landasan konstitusional kuat sebagai jalan pemerataan kesejahteraan.
Ia menegaskan bahwa tanah bukan hanya aset ekonomi, tetapi bagian dari hak dasar warga negara.
“Keadilan sosial hanya mungkin terwujud jika rakyat memiliki akses yang adil terhadap tanah, ruang, dan sumber daya alam. Tanah adalah prasyarat kemerdekaan ekonomi,” jelasnya.
Penyelesaian Konflik Agraria sebagai Bagian dari Reformasi
Bang Sunan juga menekankan bahwa reformasi agraria tidak akan berhasil tanpa penyelesaian cepat dan adil terhadap konflik-konflik agraria yang terus meningkat di berbagai daerah.
Ia mendorong pemerintah untuk membentuk mekanisme yang lebih efektif dan berpihak pada rakyat kecil, bukan sekadar prosedur birokratis.
“Konflik agraria adalah wujud nyata dari ketimpangan. Menyelesaikannya adalah bentuk konkret dari keadilan sosial,” ujarnya.
Reformasi Agraria sebagai Investasi Peradaban
Lebih jauh, Bang Sunan menyebut reformasi agraria bukan proyek politik jangka pendek, tetapi investasi peradaban jangka panjang. Bangsa yang tidak menata tanahnya akan gagal menata masa depannya.
“Reformasi agraria adalah agenda moral. Ini bukan soal administrasi, tapi soal martabat rakyat dan keberlanjutan bangsa,” tegasnya.
Seruan Bang Sunan: Wujudkan Tanah untuk Rakyat
Bang Sunan menutup pernyataannya dengan menyerukan agar negara dan masyarakat sipil bersama-sama menjadikan reformasi agraria sebagai prioritas nasional, bukan isu periferal.
“Tanah untuk rakyat adalah amanat sejarah. Reformasi agraria adalah jalan untuk mewujudkan keadilan sosial yang sejati, bukan sekadar janji. Indonesia tidak boleh mundur dari agenda ini,” ujarnya.
