InfoombbsiberIndonesia,com
Pangkalpinang – Polemik kasus dugaan maladministrasi yang menyebabkan kematian seorang pasien anak bernama Aldo di RSUD Depati Hamzah, kembali mencuat. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung (AMC Babel), Persatuan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN) Kota Pangkalpinang, serta Transformasi Indonesia, mendatangi ruang kerja Kapolda Babel pada Kamis (11/9/2025).
Kedatangan mereka bukan tanpa alasan. Setelah sebelumnya laporan mereka ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Babel pada Jumat (5/9/2025) ditolak oleh penyidik Ditreskrimsus, kali ini mereka langsung menyerahkan dokumen setebal puluhan halaman berisi laporan pengaduan lengkap kepada Kapolda.
Satu Tersangka, Tujuh Nama Terabaikan
Kasus ini bermula ketika Polda Kepulauan Bangka Belitung menetapkan dr. Ratna Setia Asih, Sp.A., seorang dokter spesialis anak, sebagai tersangka berdasarkan rekomendasi Majelis Disiplin Profesi (MDP) Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Rekomendasi itu menegaskan bahwa hanya dr. Ratna yang dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.
Namun, keputusan itu menuai kritik keras. Dalam pandangan para pelapor, penetapan hanya satu orang dokter sebagai tersangka mencerminkan diskriminasi dan kriminalisasi tenaga medis.
Sebab, menurut mereka, ada tujuh dokter lain yang juga diduga memiliki keterlibatan langsung dalam rangkaian penanganan pasien Aldo, mulai dari tahap awal pemeriksaan di klinik hingga tindakan medis di RSUD Depati Hamzah.
Nama-nama yang disebut dalam laporan tersebut antara lain:
• dr. Novi, dokter umum yang melayani di dua fasilitas kesehatan berbeda.
• dr. Kuncoro Bayu Aji, spesialis jantung RSBT.
• dr. Muhammad Basri.
• dr. Aditya Fresno Dwi Wardhana.
• dr. Indria Savitri, dokter umum RSUD Depati Hamzah.
• dr. Della Rianadita, Direktur RSUD Depati Hamzah.
Menurut dokumen yang diserahkan ke Kapolda, dugaan kelalaian justru bermula dari tidak adanya surat rujukan berjenjang dari dokter umum ke dokter spesialis.
Akibatnya, tindakan medis para spesialis dianggap tidak memiliki dasar legal formal. Bahkan, Direktur RSUD, dr. Della Rianadita, disebut lalai karena diduga membiarkan kondisi kritis pasien tanpa tindakan cepat, meskipun ia memiliki akses langsung ke dokter spesialis jantung yang seharusnya menangani pasien.
Rekomendasi MDP KKI Dinilai Mengikat Polisi
Ketua AMC Babel, Kurniadi Ramadani atau yang akrab disapa Dani, menilai rekomendasi MDP KKI telah menutup ruang gerak penyidik Polda untuk mengembangkan kasus ini lebih luas. Padahal, menurutnya, dalam praktik hukum, rekomendasi seharusnya tidak membatasi upaya penyelidikan aparat penegak hukum.
“Dalam penanganan kasus Aldo, ada delapan petugas medis yang terlibat. Tapi mengapa hanya satu orang yang direkomendasikan untuk disidik? Ini seakan ada rekayasa, bahkan kesan kriminalisasi terhadap satu tenaga medis saja,” tegas Dani usai menyerahkan laporan.
Ia juga mempertanyakan keadilan dalam penanganan perkara tersebut. “Bagaimana mungkin hanya satu orang yang ditetapkan tersangka, sementara keterlibatan dokter lain dalam rangkaian perawatan pasien sudah terang benderang? Apakah ini adil?” lanjutnya.
Harapan kepada Kapolda Babel
Para pelapor berharap Kapolda Babel dapat meninjau ulang keputusan penyidik Ditreskrimsus serta melakukan pemeriksaan terhadap tujuh dokter lainnya. Menurut mereka, kasus ini bukan hanya soal profesionalitas tenaga medis, melainkan juga menyangkut transparansi hukum dan keadilan publik.
“Kami berharap Kapolda dapat melakukan pemeriksaan ulang. Jangan sampai perkara ini ada unsur rekayasa atau tekanan sehingga hanya satu orang yang dikorbankan,” pungkas Dani.
Kedatangan tiga organisasi masyarakat dan pegiat pers ini semakin menambah sorotan publik terhadap kasus Aldo. Jika laporan tersebut ditindaklanjuti, bukan tidak mungkin akan membuka babak baru dalam pengungkapan dugaan kelalaian medis yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat Bangka Belitung.
( Didi/Sandy Batman/KBO Babel)
