Infoombbsiberindonesia com.
Perkebunan kelapa sawit hingga saat ini masih menjadi salah satu sektor strategis yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, keberadaan perkebunan sawit rakyat juga menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat pedesaan di berbagai wilayah seperti Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, hingga Belitung. Aktivitas perkebunan tersebut tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal, tetapi juga mendukung perputaran ekonomi melalui aktivitas produksi, distribusi, perdagangan hasil perkebunan, hingga jasa transportasi dan tenaga kerja.
Dalam beberapa tahun terakhir, luas perkebunan kelapa sawit di Bangka Belitung terus mengalami peningkatan. Sebagian besar pengelolaan perkebunan tersebut dilakukan oleh petani sawit swadaya yang menggantungkan kehidupan keluarga mereka pada hasil panen kebun sawit rakyat. Namun di balik perkembangan tersebut, muncul persoalan serius yang mulai menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah, yakni terkait legalitas lahan dan kepemilikan sertifikat tanah.
Hingga kini masih banyak petani sawit rakyat di Bangka Belitung yang belum memiliki sertifikat tanah resmi meskipun lahan tersebut telah mereka kelola selama bertahun-tahun secara turun-temurun. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat kecil karena lahan perkebunan yang selama ini menjadi sumber penghidupan sewaktu-waktu dapat dinyatakan bermasalah secara hukum apabila tidak memiliki legalitas yang diakui negara. Ketidakjelasan status kepemilikan lahan juga dapat memicu konflik agraria apabila tidak segera diselesaikan secara adil dan menyeluruh.
Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus memperkuat kebijakan mengenai legalitas lahan perkebunan sawit melalui penerapan sistem Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing produk sawit nasional, sekaligus memperkuat kepastian hukum terhadap penguasaan dan pemanfaatan lahan perkebunan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, seluruh pelaku usaha perkebunan, termasuk petani sawit swadaya, diwajibkan memiliki legalitas lahan berupa sertifikat tanah dan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). Legalitas tersebut menjadi syarat utama untuk memperoleh pengakuan usaha perkebunan berkelanjutan sesuai standar nasional. Kebijakan ISPO juga dinilai penting untuk memperkuat posisi sawit Indonesia dalam perdagangan global yang semakin menuntut aspek keberlanjutan dan kepastian hukum lahan (Astuti & McGregor, 2017).
Meskipun memiliki tujuan yang positif, kebijakan legalitas lahan justru menjadi tantangan besar bagi sebagian petani sawit rakyat di Bangka Belitung. Sebagian besar petani mengalami kesulitan memenuhi persyaratan legalitas akibat panjangnya proses administrasi pertanahan, keterbatasan biaya pengurusan sertifikat, hingga rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pertanahan. Akibatnya, masyarakat kecil sering berada dalam posisi yang lemah ketika harus berhadapan dengan aturan formal mengenai legalitas lahan perkebunan. Tidak sedikit petani yang akhirnya kesulitan memperoleh akses bantuan pemerintah maupun pembiayaan usaha karena belum memiliki sertifikat resmi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan legalitas lahan tidak hanya berkaitan dengan administrasi pertanahan, tetapi juga menyangkut kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan.
Dalam sistem hukum agraria Indonesia, sertifikat tanah memiliki fungsi yang sangat penting karena menjadi alat bukti kepemilikan yang sah dan diakui negara. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendaftaran tanah guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Melalui sertifikat tanah, masyarakat memperoleh perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan lahan sehingga dapat mengurangi risiko sengketa maupun konflik pertanahan. Sertifikat juga menjadi syarat penting dalam berbagai program pemerintah seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan bibit unggul, hingga sertifikasi ISPO. Dengan demikian, keberadaan sertifikat tanah tidak lagi sekadar dokumen administrasi, tetapi juga menentukan keberlangsungan ekonomi masyarakat pedesaan.
Bagi petani sawit rakyat di Bangka Belitung, keberadaan sertifikat tanah sangat berpengaruh terhadap akses ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tanpa sertifikat resmi, petani kesulitan memperoleh bantuan pembiayaan dari lembaga perbankan maupun akses program pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan produktivitas perkebunan rakyat menjadi sulit berkembang secara optimal karena keterbatasan modal usaha. Selain itu, petani yang tidak memiliki legalitas lahan juga berisiko tertinggal dalam penerapan sertifikasi ISPO yang saat ini semakin penting dalam perdagangan sawit nasional maupun internasional. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka daya saing sawit rakyat akan semakin lemah dibanding perusahaan perkebunan besar yang memiliki akses legalitas lebih kuat.
Salah satu persoalan utama yang menyebabkan lambatnya legalisasi lahan sawit rakyat di Bangka Belitung adalah adanya tumpang tindih status kawasan antara masyarakat, perusahaan, dan kawasan kehutanan negara. Dalam banyak kasus, masyarakat telah mengelola lahan selama puluhan tahun, namun secara administrasi lahan tersebut masih tercatat sebagai kawasan tertentu yang belum memiliki kejelasan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan proses sertifikasi tanah menjadi rumit karena lahan yang dikelola masyarakat tidak dapat langsung didaftarkan sebagai hak milik. Persoalan ini sering kali memunculkan konflik agraria akibat perbedaan klaim penguasaan lahan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Tumpang tindih kawasan tersebut juga menjadi salah satu faktor utama yang memperlambat proses legalisasi lahan perkebunan rakyat di berbagai daerah Indonesia (Sahide et al., 2020).
Selain persoalan tumpang tindih kawasan, masyarakat juga menghadapi berbagai hambatan administratif dalam proses legalisasi tanah. Tingginya biaya pengurusan sertifikat, panjangnya birokrasi pertanahan, serta keterbatasan akses layanan pertanahan di wilayah pedesaan menjadi kendala utama yang sering dikeluhkan masyarakat. Banyak petani sawit swadaya juga belum memahami prosedur administrasi pertanahan secara menyeluruh sehingga proses pengurusan legalitas menjadi terhambat. Akibat berbagai hambatan tersebut, sebagian besar petani masih mengandalkan bukti kepemilikan tradisional seperti surat desa atau surat garapan yang memiliki kekuatan hukum lebih lemah dibanding sertifikat resmi. Kondisi tersebut menyebabkan posisi hukum masyarakat menjadi lebih rentan ketika menghadapi konflik pertanahan.
Ketidakjelasan legalitas lahan sawit tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan di Bangka Belitung. Banyak petani hidup dalam rasa tidak aman karena khawatir lahan yang mereka kelola sewaktu-waktu dinyatakan ilegal atau bermasalah secara hukum. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat enggan melakukan investasi jangka panjang pada perkebunan mereka karena tidak memiliki kepastian terhadap status kepemilikan lahan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap bantuan pemerintah dan pembiayaan perbankan membuat produktivitas perkebunan rakyat menjadi sulit berkembang secara optimal. Dalam jangka panjang, persoalan tersebut berpotensi memperbesar ketimpangan antara perusahaan besar dan petani sawit rakyat (Li, 2014).
Jika kondisi tersebut tidak segera diselesaikan, maka petani sawit rakyat berisiko semakin terpinggirkan dalam sistem perkebunan nasional. Perusahaan besar umumnya memiliki modal, akses hukum, dan kemampuan administrasi yang lebih kuat sehingga lebih mudah memenuhi tuntutan legalitas dibanding masyarakat kecil. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan penguasaan lahan yang semakin besar di masa mendatang. Bahkan tidak menutup kemungkinan muncul konflik sosial yang lebih luas akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pertanahan yang dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan legalitas lahan perlu dilakukan secara adil agar tidak merugikan masyarakat pedesaan.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Badan Pertanahan Nasional sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat legalisasi lahan masyarakat melalui program sertifikasi tanah dan legalisasi aset. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong petani sawit rakyat agar memiliki STDB sebagai bagian dari persyaratan legalitas usaha perkebunan. Berbagai program pendampingan dan sosialisasi juga mulai dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah dan legalitas perkebunan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan biaya, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap administrasi pertanahan, serta lambatnya penyelesaian konflik tumpang tindih kawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses legalisasi lahan masih membutuhkan perhatian dan pendampingan yang lebih kuat dari pemerintah.
Dalam konteks pembangunan perkebunan berkelanjutan, kebijakan legalitas lahan seharusnya tidak hanya berfokus pada penegakan aturan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat kecil. Pemerintah perlu memperkuat pendampingan kepada masyarakat melalui penyederhanaan birokrasi, pengurangan biaya administrasi, serta peningkatan pelayanan pertanahan hingga ke wilayah pedesaan. Selain itu, penyelesaian konflik tumpang tindih kawasan juga perlu dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat secara langsung agar konflik agraria dapat diminimalkan.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa program legalisasi lahan benar-benar memberikan perlindungan hukum kepada petani kecil, bukan justru memperbesar risiko kehilangan lahan akibat keterbatasan administrasi. Dengan demikian, kebijakan legalitas lahan diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga.
Keberlangsungan hidup ekonomi petani sawit rakyat di Bangka Belitung secara berkelanjutan.
Persoalan legalitas lahan sawit rakyat di Bangka Belitung saat ini telah berkembang menjadi isu sosial, ekonomi, dan hukum yang memengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat pedesaan. Sertifikat tanah tidak lagi sekadar dokumen administrasi, tetapi telah menjadi penentu utama masa depan petani sawit rakyat dalam mempertahankan sumber penghidupan mereka. Di satu sisi, kebijakan legalitas lahan melalui sertifikasi dan ISPO memang penting untuk menciptakan tata kelola perkebunan yang berkelanjutan dan memiliki kepastian hukum. Namun di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak justru membebani masyarakat kecil yang memiliki keterbatasan ekonomi dan akses administrasi. Dengan pendampingan yang lebih kuat serta kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil, legalisasi lahan diharapkan dapat menjadi bentuk perlindungan hukum bagi petani sawit rakyat, bukan menjadi ancaman terhadap keberlangsungan hidup mereka.
Penulis Nadya Amelia Putri jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian perikanan dan kelautan .universitas Bangka Belitung
Didi/KBO babel .
