Infoombbsiberindonesia com.
BANGKA BARAT — Polemik mengenai dugaan kelangkaan Biosolar yang dikeluhkan sebagian nelayan di Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, akhirnya mendapat tanggapan langsung dari pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tempilang. Pengelola SPBN menegaskan bahwa seluruh distribusi BBM subsidi selama ini dilakukan secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan karena menggunakan sistem barcode yang terintegrasi dengan data penerima resmi. Selasa (16/6/2026)
Klarifikasi ini muncul setelah beredar informasi yang menyebut sejumlah nelayan mengalami kesulitan memperoleh solar subsidi untuk kebutuhan melaut. Namun pihak SPBN menilai informasi tersebut perlu dilihat secara utuh dan diverifikasi berdasarkan data faktual yang tersedia.
Pengurus SPBN Tempilang, Eka, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada penyaluran yang dilakukan di luar mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Setiap liter Biosolar yang keluar dari SPBN tercatat dalam sistem dan hanya dapat diakses oleh nelayan yang telah terdaftar sebagai penerima.
“Penyaluran solar di SPBN Tempilang dilakukan sesuai data dan aturan yang berlaku. Semua pengambilan wajib menggunakan barcode resmi. Jadi seluruh distribusi memiliki jejak administrasi yang jelas dan bisa diverifikasi kapan saja,” ujar Eka saat ditemui.
Menurutnya, penggunaan barcode bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan instrumen pengawasan untuk memastikan BBM subsidi benar-benar sampai kepada nelayan yang berhak. Dengan sistem tersebut, peluang terjadinya penyaluran tanpa data atau penyimpangan dapat diminimalisir.
Karena itu, ia mengaku terbuka apabila terdapat nelayan yang merasa belum mendapatkan jatah sebagaimana mestinya. Pihak SPBN bahkan mempersilakan nelayan datang langsung untuk mencocokkan data sehingga akar persoalan dapat diketahui secara objektif.
“Kalau memang ada nelayan Tempilang yang merasa belum mendapatkan solar, silakan datang langsung ke kantor SPBN. Kita cek bersama datanya. Jangan sampai muncul kesimpulan yang tidak sesuai fakta sebelum dilakukan pengecekan,” tegasnya.
Eka menambahkan, pendekatan dialog dan verifikasi data jauh lebih produktif dibandingkan membangun persepsi di ruang publik tanpa didukung informasi yang lengkap. Sebab, persoalan distribusi BBM subsidi berkaitan langsung dengan data penerima, kuota, dan sistem pengawasan yang telah ditetapkan pemerintah.
Di sisi lain, Eka juga menyoroti pentingnya profesionalisme dalam penyajian informasi kepada masyarakat. Menurutnya, setiap informasi yang dipublikasikan seharusnya melewati proses konfirmasi kepada seluruh pihak yang terkait agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun opini yang berpotensi menyesatkan publik.
Ia menegaskan bahwa prinsip dasar jurnalistik adalah melakukan verifikasi dan check and recheck sebelum sebuah informasi disebarluaskan. Dengan demikian, masyarakat memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang mengenai persoalan yang terjadi.
“Kalau ingin membuat berita, sebaiknya datang langsung ke lapangan dan lakukan konfirmasi kepada pihak yang diberitakan. Jangan hanya mendengar dari satu sisi lalu menyimpulkan seolah-olah itu adalah keseluruhan fakta,” katanya.
Menurut Eka, keterbukaan informasi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Sebab, informasi yang tidak diverifikasi secara menyeluruh berpotensi menimbulkan persepsi keliru yang pada akhirnya merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat nelayan itu sendiri.
Ia juga mengingatkan bahwa profesi wartawan memiliki tanggung jawab moral yang besar karena berperan sebagai jembatan informasi antara masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kompetensi, legalitas, dan pemahaman terhadap kode etik jurnalistik menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan.
“Profesi wartawan adalah profesi yang terhormat. Karena itu perlu dijalankan dengan kemampuan, pengetahuan, dan etika yang memadai agar informasi yang disampaikan benar-benar akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujarnya.
Dengan adanya penjelasan dari pihak SPBN Tempilang, polemik mengenai distribusi Biosolar subsidi diharapkan dapat diselesaikan melalui mekanisme verifikasi data yang terbuka dan objektif. SPBN pun menegaskan siap menerima siapa saja yang ingin melakukan klarifikasi atau pencocokan data, sehingga persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat diselesaikan berdasarkan fakta, bukan asumsi.
Di tengah tingginya kebutuhan nelayan terhadap BBM subsidi, transparansi distribusi dan akurasi informasi menjadi dua hal yang sama pentingnya. Sebab, kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui data yang terbuka, komunikasi yang jujur, serta pemberitaan yang berimbang dan berpijak pada fakta lapangan.
(Didi KBO Babel)
