Infoombboiberindonesia.com,WAJO — Ketua Harian Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kabupaten Wajo, Hardi Ansah, secara tegas menolak hasil Musyawarah Provinsi (Musprov) POBSI Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel Claro Makassar pada 31 Oktober 2025 lalu.
Dalam keterangannya kepada media, Hardi menyatakan bahwa hasil Musprov tersebut dinilai cacat secara administrasi, karena calon ketua terpilih, Andi Fattahuddin (Ketua Umum periode sebelumnya), dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri kembali.
> “Kami dari POBSI Wajo bersama beberapa kabupaten lain sepakat menolak hasil Musprov karena calon terpilih seharusnya tidak lolos verifikasi administrasi,” tegas Hardi.
Menurut Hardi, kepengurusan POBSI Sulsel periode sebelumnya di bawah kepemimpinan Andi Fattahuddin telah dikaratekerkan oleh Pengurus Besar POBSI Pusat. Dengan demikian, secara aturan organisasi, yang bersangkutan tidak lagi berhak mencalonkan diri sebagai ketua umum.
Selain itu, Hardi juga mengungkapkan adanya kejanggalan dalam proses penjaringan calon dan mekanisme pemilihan. Ia menyoroti bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan dari pengurus sebelumnya tidak pernah disampaikan secara resmi, namun justru tetap diterima oleh sebagian peserta Musprov.
> “Ini hal yang lucu. Laporan pertanggungjawaban yang tidak pernah diserahkan secara resmi, tapi malah diterima oleh tim pendukungnya. Padahal itu bentuk transparansi yang paling penting,” ujarnya.
Hardi menambahkan, beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan telah menyatakan penolakan terhadap hasil Musprov tersebut. Ia juga menilai kepengurusan periode sebelumnya gagal dalam pembinaan atlet, di mana daerah-daerah pendukung Andi Fattahuddin justru minim prestasi, sedangkan kabupaten yang menolak hasil Musprov merupakan “gudang atlet” berprestasi hingga tingkat nasional dan internasional.
> “Empat tahun kepemimpinan sebelumnya kami anggap gagal. Banyak kabupaten yang berprestasi justru tidak dilibatkan secara proporsional,” kata Hardi.
Selain persoalan administrasi dan prestasi, Hardi juga mempertanyakan keabsahan hak suara dalam proses pemilihan, karena terdapat pihak yang bukan peserta resmi namun ikut menentukan hasil voting.
> “Tim karateker yang seharusnya hanya sebagai penyelenggara, justru ikut memiliki hak suara. Ini jelas bentuk pelanggaran mekanisme,” jelasnya.
Hardi menegaskan, POBSI Wajo bersama sejumlah kabupaten lainnya akan melanjutkan penolakan dan tuntutan mereka ke Pengurus Besar POBSI Pusat, agar hasil Musprov tersebut dievaluasi dan tidak disahkan.
> “Kami berharap Ketua Umum sebelumnya, Andi Fattahuddin, membuka mata dan telinga untuk melihat aspirasi kami. Demi masa depan atlet dan kemajuan POBSI Sulawesi Selatan, sebaiknya beliau mengundurkan diri,” tutup Hardi.
Sementara itu, Ketua Umum POBSI Sulsel terpilih, Andi Fattahuddin, yang dikonfirmasi terkait penolakan tersebut, memberikan tanggapan singkat melalui pesan WhatsApp.
> “Mohon maaf de’, bukan ranah saya untuk menanggapi hal tersebut. Itu ranahnya karateker dan panitia Musprov,” ujar Andi Fattahuddin singkat
“Hingga berita ini diterbitkan, pihak karateker dan panitia Musprov belum memberikan keterangan resmi terkait tuduhan tersebut.”(AW)
