InfoombbsiberIndonesia Wajo, – Pemerintah Kabupaten Wajo mengumumkan akan melaksanakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk mengisi 10 posisi strategis di lingkup pemerintahan daerah. Langkah ini diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
Anggota Komisi I DPRD Wajo, H. Mustafa, menyambut baik langkah tersebut. Ia menilai seleksi jabatan ini merupakan kesempatan penting untuk menempatkan aparatur yang berkompeten dan berintegritas di posisi strategis.
> “Seleksi ini harus dilakukan secara terbuka, profesional, dan berbasis kompetensi. Kita perlu memastikan bahwa calon yang terpilih benar-benar memahami visi dan misi kepala daerah serta arah kebijakan dalam RPJMD,” ujar H. Mustafa saat di temui disalah satu warkop yang ada di kota Sengkang, Minggu 9 November 2025
Ia menambahkan, pemerintah daerah harus menjadikan momentum seleksi ini sebagai sarana memperkuat integritas birokrasi, bukan sekadar pemenuhan prosedur administrasi.
> “Kita butuh pemimpin birokrasi yang berani, jujur, dan memiliki moralitas yang baik. Jangan sampai proses seleksi hanya menjadi formalitas. Publik harus melihat bahwa pemilihan pejabat dilakukan secara objektif, bukan karena faktor kedekatan,” tegasnya.
WTP Belum Cukup, Integritas Harus Diperkuat
Kabupaten Wajo selama ini dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki kinerja keuangan baik, dibuktikan dengan 14 kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Namun demikian, berdasarkan catatan umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Indeks Integritas Daerah, sejumlah pemerintah daerah termasuk Wajo masih perlu meningkatkan aspek pencegahan korupsi dan transparansi pengelolaan birokrasi.
Hal ini menunjukkan bahwa penghargaan WTP belum tentu sepenuhnya mencerminkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik maladministrasi.
> “WTP itu penting, tapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Tantangan kita sekarang adalah bagaimana membangun budaya kerja yang jujur, disiplin, dan profesional,” lanjut Mustafa.
Perlu Evaluasi dan Pengawasan Publik
Selain menyoroti proses seleksi, anggota dewan tersebut juga mendorong dilakukan evaluasi kinerja pejabat yang masih aktif agar penempatan jabatan benar-benar berdasarkan prestasi dan kinerja nyata.
> “Kalau ada pejabat yang tidak memenuhi target kinerja, tentu perlu dilakukan penyegaran. Kita butuh orang-orang yang mau bekerja keras untuk perubahan,” ujarnya.
Ia juga meminta agar seluruh tahapan seleksi dilakukan secara transparan, mulai dari pendaftaran, uji kompetensi, hingga penetapan hasil akhir. Publik pun diminta berperan aktif mengawasi jalannya proses seleksi.
> “Kita ingin memastikan proses seleksi ini menghasilkan pemimpin yang mampu membawa Wajo lebih baik, bukan sekadar melanjutkan rutinitas birokrasi,” katanya menutup.
Pengawasan sebagai Tanggung Jawab Bersama
Proses seleksi pejabat publik merupakan bagian penting dari pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Oleh karena itu, peran DPRD, masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawas eksternal menjadi sangat penting untuk memastikan integritas dan keadilan dalam setiap tahapannya.
Wajo diharapkan dapat menjadikan seleksi jabatan kali ini sebagai momentum perbaikan, bukan sekadar seremonial administrasi.
Karena pada akhirnya, integritas birokrasi adalah pondasi utama untuk keluar dari zona rawan korupsi dan menuju pemerintahan yang benar-benar melayani rakyat.(AW)
