Infoombbsiberindonesia.com.
**BANGKA BARAT —** Aktivitas tambang timah ilegal di kawasan Air Kadur, tepat di sekitar jembatan Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, kini bukan lagi sekadar pelanggaran hukum biasa. Di tengah status Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikabarkan telah diputus oleh PT Timah Tbk, praktik pengerukan timah tanpa izin justru tetap berlangsung terang-terangan seolah tidak tersentuh hukum. Senin (24/5/2026)
Ironisnya, aktivitas ilegal tersebut dilakukan secara terbuka menggunakan alat berat di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya pihak-pihak berkepentingan yang diduga bermain di belakang layar dan menjadi tameng bagi para penambang ilegal.
Berdasarkan investigasi tim redaksi pada Senin (24/5/2026), sedikitnya lima unit ekskavator warna hijau dan kuning terlihat aktif beroperasi di lokasi. Suara mesin alat berat terdengar nyaring membelah kawasan Air Kadur, sementara material tanah terus dikeruk tanpa hambatan.
Sejumlah nama yang disebut-sebut mengendalikan aktivitas tambang ilegal itu pun mulai beredar di lapangan. Di antaranya inisial Ajag, Sain, dan Hen yang diduga memiliki keterkaitan dengan operasional tambang dan alat berat di lokasi tersebut.
Fakta bahwa aktivitas ini masih berjalan meski SPK telah diputus menjadi sorotan tajam masyarakat. Apalagi, kawasan Air Kadur diketahui memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap longsor dan kecelakaan kerja.
“Lokasi itu sudah lama dikenal berbahaya. Informasinya SPK diputus karena rawan dan sering memakan korban. Tapi anehnya sekarang malah makin ramai,” ungkap salah satu sumber kepada redaksi.
Yang membuat publik semakin heran, aparat penegak hukum disebut sebenarnya sudah mengetahui aktivitas tersebut. Bahkan informasi yang dihimpun redaksi menyebut pihak Polres Bangka Barat sempat turun ke lokasi. Namun hanya berselang sehari, aktivitas tambang kembali berjalan normal seperti tanpa gangguan.
Tak berhenti di situ, Satgas Trisakti juga dilaporkan telah mendatangi lokasi pada Jumat (22/5/2026) untuk memberikan peringatan keras agar aktivitas ilegal dihentikan. Namun peringatan itu diduga tak lebih dari formalitas belaka. Di lapangan, alat berat tetap bekerja dan pasir timah terus diangkut keluar kawasan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: mengapa aktivitas yang diduga ilegal itu tetap berani beroperasi meski sudah menjadi sorotan banyak pihak?
Kecurigaan publik pun mengarah pada dugaan adanya “deking” kuat yang membentengi aktivitas tersebut. Dugaan keterlibatan oknum tertentu kini menjadi pembicaraan liar di masyarakat, terlebih karena tambang itu seolah kebal dari tindakan hukum.
“Kalau tidak ada yang backup, tidak mungkin mereka seberani itu. Polisi datang, Satgas datang, tapi tambang tetap jalan,” ujar warga sekitar.
Masyarakat dan pemerhati lingkungan kini mendesak Kapolda Kepulauan Bangka Belitung serta Kejaksaan Tinggi Babel segera turun tangan secara serius dan terbuka.
Penegak hukum diminta tidak hanya menertibkan para pekerja lapangan, tetapi juga membongkar siapa aktor utama dan pihak-pihak yang diduga menikmati keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.
Selain itu, lima unit alat berat yang digunakan di lokasi juga diminta segera disita sebagai barang bukti untuk menghentikan kerusakan lingkungan yang terus meluas di kawasan Air Kadur Belo Laut.
Publik kini menanti keberanian aparat dalam membuktikan bahwa hukum masih berdiri tegak di Bangka Belitung. Sebab jika aktivitas tambang ilegal di dalam IUP resmi saja dibiarkan bebas beroperasi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum akan semakin runtuh.
(Didi KBO Babel)
