Infoombbsiberindonesia.com PANGKAL BERAS, BANGKA BARAT — Matahari baru merangkak naik ketika halaman Kantor Desa Pangkal Beras, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, mulai dipenuhi sepeda motor dan beberapa mobil warga. Di ruang pelayanan, suara printer bersahut-sahutan dengan bunyi papan ketik komputer. Beberapa petugas memeriksa dokumen kendaraan, sementara warga duduk menunggu giliran tanpa raut wajah lelah yang biasanya terlihat di ruang-ruang pelayanan pemerintah.
Tidak ada antrean yang mengular. Tidak terdengar keluhan tentang perjalanan jauh menuju kota. Tidak ada cerita harus menghabiskan ongkos transportasi hanya untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
Hari itu, negara datang ke desa.
Pemandangan sederhana tersebut menjadi potret perubahan yang sedang dibangun di Bangka Barat melalui Samsat Goes to Desa Berbasis Data, sebuah inovasi pelayanan publik hasil kolaborasi Samsat Bangka Barat, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Bangka Barat, Pemerintah Desa Pangkal Beras, Jasa Raharja, serta Bank Sumsel Babel.
Di balik meja-meja pelayanan yang berdiri di balai desa, sesungguhnya sedang berlangsung sebuah perubahan cara pandang birokrasi. Pelayanan tidak lagi dipusatkan di kantor pemerintah, melainkan bergerak mendekati masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Kabupaten Bangka Barat memiliki karakter wilayah yang cukup luas dengan desa-desa yang tersebar jauh dari pusat pemerintahan. Bagi masyarakat di wilayah pedesaan, mengurus administrasi kendaraan bermotor sering kali bukan perkara sederhana.
Untuk membayar pajak tahunan, sebagian warga harus menempuh perjalanan puluhan kilometer menuju kantor Samsat. Perjalanan itu memerlukan biaya transportasi, waktu, bahkan mengorbankan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Bagi seorang nelayan, satu hari meninggalkan laut berarti kehilangan hasil tangkapan.
Bagi petani, sehari tidak ke kebun berarti pekerjaan tertunda.
Sementara bagi pedagang kecil, meninggalkan lapak berarti kehilangan pemasukan harian.
Dalam kondisi seperti itu, biaya perjalanan menuju kantor pelayanan kadang justru lebih besar dibanding besaran pajak yang harus dibayarkan.
Fenomena tersebut menjadi salah satu tantangan klasik pelayanan publik di berbagai daerah, termasuk Bangka Barat.
Alih-alih menunggu masyarakat datang ke kantor pelayanan, Samsat Bangka Barat memilih membalik pola tersebut bahwa pelayananlah yang mendatangi masyarakat.
Kepala UPTB Wilayah Bangka Barat, Ian Gaurav Bhaskara, mengatakan tujuan utama program ini bukan sekadar meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor, tetapi mendekatkan pelayanan negara kepada masyarakat.
“Tujuan kami bersama BP2RD Bangka Barat adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga mereka lebih mudah mendapatkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor,” ujarnya.
Menurut Ian, pelayanan publik tidak lagi dapat dimaknai sebagai aktivitas yang hanya berlangsung di balik meja kantor pemerintahan.
Di tengah perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan, pemerintah dituntut lebih adaptif.
Pelayanan harus bergerak mengikuti kebutuhan masyarakat, bukan memaksa masyarakat menyesuaikan diri dengan birokrasi.
Karena itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa menjadi strategi yang terus dikembangkan.
Yang membedakan program ini dengan pelayanan keliling sebelumnya penggunaan pendekatan berbasis data.
Melalui inovasi tersebut, data masyarakat desa mulai dimanfaatkan sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan administrasi kendaraan bermotor. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, proses verifikasi dokumen dapat dilakukan lebih cepat dan lebih akurat.
Digitalisasi menjadi salah satu kata kunci dalam reformasi birokrasi yang kini dijalankan pemerintah.
Pelayanan berbasis data memungkinkan proses administrasi berlangsung lebih efisien, mengurangi potensi kesalahan pencatatan, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat.
Di Pangkal Beras, transformasi digital itu hadir dalam bentuk yang sederhana tentang komputer yang terhubung dengan sistem pelayanan, data yang telah dipersiapkan dan proses administrasi yang lebih singkat dibanding sebelumnya.
Bagi warga, manfaatnya langsung terasa.
Waktu tunggu berkurang.
Biaya perjalanan dapat dihemat.
Pelayanan menjadi lebih mudah dijangkau.
Menurut Ian, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari hubungan kerja yang telah lama terbangun antara Samsat Bangka Barat dan BP2RD Kabupaten Bangka Barat.
“Kolaborasi kami dengan BP2RD Bangka Barat sudah terjalin cukup lama. Setiap kegiatan Samsat Keliling maupun pelayanan lainnya di Bangka Barat, kami selalu berkolaborasi. BP2RD selalu mengirimkan staf mereka untuk bersama-sama memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Kerja sama itu tidak berhenti pada penyediaan sumber daya manusia.
Pelaksanaan Samsat Goes to Desa juga menggunakan skema cost sharing, yaitu pembagian dukungan sarana dan pembiayaan antara pemerintah daerah dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Bangka Barat.
“Cost sharing yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah dukungan dari BP2RD Kabupaten Bangka Barat kepada UPT Samsat Bangka Barat berupa dukungan sarana maupun pembiayaan sehingga pelayanan bisa menjangkau masyarakat desa,” jelas Ian.
Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa inovasi pelayanan publik tidak selalu harus dimulai dari penambahan anggaran besar.
Sering kali, keberhasilan justru lahir dari kemampuan berbagai lembaga untuk berbagi peran dan bekerja dalam satu tujuan yang sama.
Dalam program ini, Pemerintah Desa Pangkal Beras tidak hanya berperan sebagai penyedia lokasi pelayanan.
Pemerintah desa menjadi simpul yang menghubungkan negara dengan masyarakat.
Sekretaris Desa Pangkal Beras, Yanto, mengatakan inovasi tersebut memberikan manfaat nyata karena mampu mengurangi beban masyarakat.
“Kami dari pemerintah desa tentunya sangat mendukung program ini karena memudahkan masyarakat. Kami akan terus berkomunikasi dan mendukung agar pelayanan seperti ini dapat terus berjalan,” ujarnya.
Menurut Yanto, pemerintah desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi masyarakat, termasuk hambatan akses yang selama ini dihadapi warga.
Karena itu, ketika pelayanan dipindahkan ke desa, masyarakat tidak hanya menghemat biaya perjalanan, tetapi juga memperoleh kepastian pelayanan yang lebih baik.
Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menopang pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai layanan publik lainnya.
Namun meningkatkan kepatuhan masyarakat tidak cukup dilakukan melalui pengawasan atau penegakan aturan.
Kemudahan pelayanan menjadi faktor yang tidak kalah penting.
Ketika masyarakat merasa dilayani dengan baik, memperoleh akses yang mudah, dan tidak lagi dibebani biaya perjalanan yang tinggi, maka kepatuhan tumbuh karena adanya rasa percaya terhadap negara.
Inilah filosofi yang coba dibangun melalui Samsat Goes to Desa.
Program tersebut bukan sekadar memindahkan meja pelayanan ke kantor desa.
Ia membangun hubungan baru antara pemerintah dan masyarakat sebagai hubungan yang lebih dekat, lebih responsif dan lebih manusiawi.
Bagi sebagian orang, kegiatan di Desa Pangkal Beras mungkin hanya tampak sebagai pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Namun jika dicermati lebih dalam, kegiatan itu mencerminkan perubahan arah birokrasi di tingkat daerah.
Negara tidak lagi berdiri jauh di balik loket pelayanan.
Negara hadir di balai desa.
Negara mendengar kebutuhan masyarakat.
Negara mengurangi hambatan yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa.
Melalui inovasi berbasis data, dukungan cost sharing dan kolaborasi lintas lembaga, Samsat Bangka Barat sedang membangun model pelayanan publik yang berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata dari kepentingan administrasi.
Apabila model ini mampu diterapkan secara konsisten di seluruh desa di Kabupaten Bangka Barat, manfaatnya tidak hanya tercermin pada meningkatnya kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor atau bertambahnya Pendapatan Asli Daerah.
Lebih dari itu, yang sedang dibangun adalah sesuatu yang jauh lebih mendasar tentang kepercayaan publik terhadap negara. Sebab, bagi masyarakat di pelosok desa, pelayanan yang benar-benar dirasakan bukanlah pelayanan yang megah di pusat kota, melainkan pelayanan yang bersedia datang, mengetuk pintu desa dan memastikan bahwa setiap warga memperoleh hak yang sama untuk dilayani.
Didi / Belva KBO
