*Infoombbsiberindonesia.com JAKARTA -* Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto makin panas. Pengacara kondang Erles Rareral, S.H., M.H. menyampaikan statemen paling kerasnya di Jakarta, Minggu (08/11/2026).
Erles menegaskan, perkara ini tidak boleh berhenti hanya pada penetapan tersangka. Aparat penegak hukum wajib mengungkap secara menyeluruh: siapa yang memerintahkan, siapa yang mengendalikan, dan siapa aktor intelektual di balik dugaan operasi penyadapan tersebut. 419c
> “Jika penyadapan itu dilakukan dengan tujuan melumpuhkan Presiden, mengendalikan jalannya pemerintahan, atau menjadi bagian dari rencana menggulingkan pemerintahan yang sah, maka penyidik wajib mendalami kemungkinan adanya tindak pidana makar. Jangan sampai kejahatan yang memiliki dimensi ancaman terhadap kedaulatan negara hanya dipandang sebagai persoalan teknis penyadapan,” tegas Erles.
Menurut Erles, apabila dugaan penyadapan terhadap Presiden benar-benar terbukti dilakukan secara ilegal, tanpa dasar hukum dan di luar kewenangan yang sah, persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran prosedur teknis. Perbuatan demikian berpotensi menjadi ancaman serius terhadap keamanan negara, perlindungan informasi strategis, dan kewibawaan lembaga kepresidenan. 419c
*DASAR HUKUM YANG DISOROT ERLES*
Erles menyinggung Pasal 191 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. 419c
Artinya, kata Erles, penyidik tidak boleh hanya melihat pasal penyadapan, tapi harus mendalami motifnya.
*TUNTUTAN ERLES KE BARESKRIM:*
1. Ungkap siapa pihak yang pertama kali memerintahkan dan menginisiasi dugaan penyadapan ilegal.
2. Bongkar aktor intelektual serta kemungkinan jaringan yang terlibat.
3. Bekerja secara profesional, transparan, independen, dan akuntabel. 419c
*FAKTA YANG SUDAH RESMI DIUNGKAP:*
Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara dugaan penyadapan, akses tanpa hak, dan penghapusan data elektronik. Sasaran yang disebut termasuk nomor telepon Presiden Prabowo, pimpinan partai, pengusaha, dan aktivis. 3498
Penyidik mengungkap dugaan penyadapan dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tidak lewat prosedur penyadapan yang berlaku. f82e
Dalam perkembangan terkini, Bareskrim juga menetapkan Slamet Uliandi sebagai tersangka baru pada Kamis (5/11/2026), setelah sebelumnya tiga tersangka ditetapkan. 1de8
Kepala BIN Muhammad Herindra pada Jumat (6/11) juga menyebut dugaan penyadapan itu ilegal dan mengarah ke makar. 1de8
*PENUTUP – SIKAP ERLES:*
> “Jenderal Prabowo, teruslah berjuang bersama rakyat dan berdiri bersama kepentingan rakyat. Rakyat bersama Presiden Prabowo dalam menjaga kedaulatan negara, supremasi hukum, dan masa depan bangsa,” terang Erles.
>
> “RAKYAT BERSAMA PRESIDEN. BERSIHKAN ISTANA DARI SEGALA ANASIR JAHAT. BONGKAR AKTOR INTELEKTUALNYA.” 419c
*Catatan Redaksi:* Semua pihak yang disebut sebagai tersangka masih berstatus diduga dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(BA
