Selasa, November 17, 2026
No menu items!
Google search engine
BerandaNasional*Ketika Jaksa Kalah di Praperadilan: Ada yang Harus Dibongkar dari Konstruksi Perkara*...

*Ketika Jaksa Kalah di Praperadilan: Ada yang Harus Dibongkar dari Konstruksi Perkara* (Opini)

Oleh: Rikky Fermana (Penanggungjawab KBO Babel/Sekretaris Jenderal PJS)*

Infoombbsiberindonesia.com.
Bangka Belitung – Kemenangan Ismail, mantan Kepala Desa Penagan, dalam sidang praperadilan melawan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka bukan sekadar kekalahan dalam sebuah proses hukum. Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Ismail tidak sah merupakan alarm serius bagi aparat penegak hukum, khususnya jajaran Kejari Bangka, untuk mengevaluasi profesionalitas dan ketelitian dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.

Putusan yang dibacakan pada 16 November 2026 itu menghadirkan pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin seseorang ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ditahan, tetapi tindakan hukum tersebut justru dinyatakan tidak sah oleh hakim?

Dalam penegakan hukum, menetapkan seseorang sebagai tersangka bukan perkara sederhana. Apalagi ketika perkara yang ditangani berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan perkebunan sawit di kawasan Hutan Produksi Kotawaringin, Desa Penagan, Kabupaten Bangka.

*Ketelitian hukum bukan sekadar formalitas*

Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada keberhasilan menetapkan seseorang sebagai tersangka atau melakukan penahanan. Setiap tindakan harus dibangun melalui proses yang cermat, didukung alat bukti yang sah, memiliki dasar hukum yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kekalahan Kejari Bangka dalam praperadilan ini patut menjadi bahan evaluasi serius. Apabila benar terdapat kekeliruan dalam menguraikan dasar penetapan tersangka, kecukupan alat bukti, maupun alasan objektif dan subjektif penahanan, maka hal tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam konstruksi hukum perkara sejak tahap awal.

Terlebih, KUHAP baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah mempertegas standar tindakan aparat penegak hukum. Pasal 90 mengatur bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti. Sementara Pasal 100 mengatur persyaratan penahanan, termasuk dasar ancaman pidana dan alasan yang membenarkan perlunya penahanan.

Artinya, kewenangan melakukan penahanan bukanlah kewenangan tanpa batas. Jaksa harus mampu menjelaskan mengapa seseorang perlu ditahan dan apa dasar hukum yang mendasarinya.

*Jangan sampai perkara kuat dalam dugaan, tetapi lemah dalam pembuktian*

Persoalan lain yang patut dicermati adalah konstruksi perkara terkait aktivitas perkebunan sawit yang menurut keterangan kuasa hukum Ismail telah berlangsung sejak 2008.

Aspek waktu ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Penegak hukum harus mampu menguraikan secara terang kapan perbuatan pidana diduga terjadi, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana hubungan tindakan seseorang dengan kerugian negara, serta apa bentuk perbuatan melawan hukum yang disangkakan.

Dalam perkara korupsi, keberadaan perkebunan di kawasan hutan tidak otomatis membuktikan bahwa setiap orang yang pernah memiliki jabatan pemerintahan bertanggung jawab secara pidana. Harus ada pembuktian mengenai perbuatan, kewenangan, kesalahan, hubungan sebab akibat, dan unsur tindak pidana yang disangkakan.

Jika sejak awal konstruksi perkara tidak disusun secara cermat, maka aparat penegak hukum berisiko membangun perkara yang terlihat kuat di atas kertas, tetapi rapuh ketika diuji di hadapan hakim.

Namun, perlu ditegaskan bahwa praperadilan bukanlah pemeriksaan pokok perkara dan bukan pula pengujian surat dakwaan. Karena itu, putusan ini belum dapat dimaknai sebagai pembuktian bahwa Ismail tidak melakukan tindak pidana. Putusan tersebut secara khusus menyangkut keabsahan penetapan tersangka dan penahanan.

*Jaksa juga harus bertanggung jawab secara profesional*

Kekalahan dalam praperadilan memang tidak otomatis membuat jaksa yang menangani perkara harus dijatuhi sanksi. Namun, putusan yang menyatakan tindakan hukum tidak sah seharusnya menjadi alasan kuat bagi pimpinan Kejaksaan untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan internal.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, khususnya Pasal 68, secara tegas mengatur bahwa penuntut umum yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya melampaui atau melanggar ketentuan perundang-undangan maupun kode etik dapat dikenai sanksi administratif, sanksi etik, atau sanksi pidana sesuai ketentuan hukum.

Selain itu, Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa mewajibkan setiap jaksa menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dan kebijaksanaan.

Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, jaksa dapat dikenai sanksi etik sesuai tingkat kesalahannya. Mekanisme pemeriksaan dapat dilakukan melalui inspeksi kasus maupun eksaminasi khusus oleh bidang pengawasan Kejaksaan. Untuk pelanggaran berat, sanksi etik bahkan dapat berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan jaksa melalui mekanisme yang ditentukan peraturan.

Jika ditemukan unsur tindak pidana, persoalannya tentu dapat diproses lebih jauh melalui mekanisme hukum pidana. Dengan demikian, tidak boleh ada pembiaran apabila terbukti terjadi penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran hukum.

*Pimpinan Kejari Bangka perlu membuka ruang evaluasi*

Publik tentu tidak menghendaki pemberantasan korupsi hanya menjadi keberhasilan statistik penetapan tersangka dan penahanan. Masyarakat menginginkan proses hukum yang benar, transparan, profesional, dan menghasilkan keadilan.

Kepala Kejaksaan Negeri Bangka perlu memastikan apakah kekalahan praperadilan ini disebabkan kelemahan administrasi, kekeliruan penerapan hukum, ketidakcukupan alat bukti, atau kelalaian aparat dalam menjalankan kewenangannya.

Evaluasi juga harus menyentuh mekanisme pengawasan berjenjang. Sebab, penanganan perkara bukan hanya tanggung jawab jaksa yang berada di lapangan, melainkan juga menyangkut kualitas supervisi dan pengendalian pimpinan.

Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum tidak diukur dari seberapa cepat seseorang dijadikan tersangka atau dimasukkan ke tahanan. Keberhasilan sejati adalah ketika setiap tindakan aparat berdiri di atas hukum, alat bukti yang sah, dan prinsip keadilan.

*Hukum tidak boleh tajam hanya kepada pihak yang diperiksa, tetapi harus tegas pula terhadap aparat yang keliru menjalankan kewenangannya.*

Putusan praperadilan Ismail semestinya menjadi momentum bagi Kejari Bangka untuk berbenah. Jangan sampai semangat pemberantasan korupsi justru kehilangan kepercayaan publik akibat ketidakcermatan dalam membangun konstruksi hukum.

Sebab, dalam negara hukum, profesionalitas aparat bukan pilihan, melainkan kewajiban.
Didi KBO /Pji

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -spot_imgspot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments