Infoombbsiberindonesia com.
MENTOK, BANGKA BARAT — Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Kabupaten Bangka Barat berlangsung sebagaimana mestinya terjadwal, tertib dan penuh pernyataan normatif tentang kesejahteraan pekerja. Panggung berdiri, pejabat berbicara dan pesan-pesan optimisme disampaikan kepada publik.
Namun di balik susunan acara yang rapi itu, muncul satu keganjilan yang tidak sepenuhnya terjawab bahwa buruh sebagai subjek utama justru tidak hadir dalam ruang perayaan.
Kritik tersebut disampaikan Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Bangka Barat. Organisasi ini menilai peringatan May Day yang digelar pemerintah daerah lebih menyerupai seremoni simbolik ketimbang ruang artikulasi aspirasi pekerja.
Ketua DPC KSPSI Bangka Barat, Jumadin Abu Nawar, menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Namun ia menekankan adanya persoalan mendasar terkait pelibatan buruh.
“Kami bangga May Day diperingati. Tapi kami juga kecewa, karena buruh yang memiliki basis anggota nyata justru tidak dilibatkan. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami,” ujar Jumadin, Rabu (6/5/2026).
Bagi KSPSI, persoalan ini tidak berhenti pada aspek administratif, seperti undangan atau kehadiran organisasi. Ia menyentuh dimensi yang lebih dalam tentang makna Hari Buruh itu sendiri.
Secara historis, Hari Buruh lahir dari konflik struktural antara pekerja dan sistem industri pada akhir abad ke-19. Pada 1886, di Chicago, buruh pabrik melakukan aksi besar-besaran menuntut pengurangan jam kerja yang saat itu berkisar antara 12 hingga 16 jam per hari.
Tuntutan tersebut delapan jam kerja, delapan jam istirahat dan delapan jam untuk kehidupan pribadi menjadi simbol perlawanan terhadap eksploitasi tenaga kerja.
Sejak saat itu, pembatasan jam kerja menjadi salah satu fondasi utama dalam sistem ketenagakerjaan modern.
“Kalau hari ini May Day diperingati tanpa melibatkan buruh itu sendiri, kita seperti melupakan akar sejarahnya. Padahal delapan jam kerja yang sekarang dianggap normal itu dibayar mahal oleh perjuangan mereka.” kata Jumadin
Dalam konteks Bangka Barat, KSPSI melihat adanya jarak antara simbol peringatan dan realitas pekerja. Di satu sisi, pemerintah menyelenggarakan perayaan dengan narasi penghormatan terhadap buruh. Di sisi lain, pekerja tetap menjalankan aktivitasnya tanpa keterlibatan langsung dalam ruang peringatan tersebut.
Sebagian bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit, sebagian lain di industri dan badan usaha milik negara. Mereka tidak hadir di panggung, tidak menjadi bagian dari agenda dan tidak tercantum dalam daftar undangan.
Namun justru merekalah yang menjadi alasan peringatan itu ada.
Di titik ini, kritik KSPSI bergeser dari persoalan teknis menjadi refleksi struktural apakah buruh masih menjadi subjek dalam peringatan Hari Buruh atau telah bergeser menjadi objek simbolik dalam agenda seremonial?
“May Day seharusnya menjadi hari bagi buruh untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan bergembira. Tapi jika buruhnya tidak hadir, lalu siapa yang sedang dirayakan?” ujar Jumadin.
KSPSI juga menyinggung aspek normatif yang mengatur hubungan industrial. Mereka merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, serta prinsip kebebasan berserikat yang dijamin oleh International Labour Organization melalui Konvensi 87 dan 98.
Dalam kerangka tersebut, pelibatan organisasi buruh tidak hanya bersifat partisipatif, tetapi juga merupakan bagian dari pengakuan terhadap posisi serikat pekerja sebagai elemen dalam sistem ketenagakerjaan.
Meski demikian, Jumadin menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan bentuk oposisi terhadap pemerintah.
“Kami ini bagian dari sistem yang menjaga keseimbangan. Bukan lawan, tapi mitra,” katanya.
Namun ia juga mengingatkan bahwa kemitraan hanya dapat berjalan jika ada pengakuan yang setara.
“Kami bukan minta dihormati. Tapi tolong dihargai,” ujarnya.
Peringatan May Day di Bangka Barat tahun ini pada akhirnya menghadirkan dua lapis realitas. Di permukaan, ia tampil sebagai perayaan formal dengan pesan-pesan normatif tentang kesejahteraan buruh. Di bawahnya, terdapat ruang kosong yang menyisakan pertanyaan tentang partisipasi dan representasi.
Pertanyaan itu tidak muncul dalam bentuk konflik terbuka, melainkan dalam jeda dan dalam absennya suara yang seharusnya hadir.
Di antara panggung, sambutan dan susunan acara, kritik KSPSI berdiri sebagai penanda bahwa peringatan Hari Buruh tidak hanya soal merayakan, tetapi juga tentang memastikan siapa yang benar-benar dihadirkan dalam perayaan tersebut.
Karena pada akhirnya, Hari Buruh tidak semata ditentukan oleh siapa yang berbicara di atas panggung.
Melainkan oleh siapa yang diberi ruang atau tidak diberi ruang untuk berbicara.
Didi/Belva KBO babel.
