Infoombbsiberindonesia.com-REJANG LEBONG – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menerima kunjungan kerja resmi dari Majelis Pimpinan Nasional Organisasi Kemasyarakatan (MPN Ormas) OMBB. Kunjungan kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum MPN OMBB, M. Diani, ini disambut hangat oleh Kepala DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong, Gusti Maria, S.H., M.M., di ruang kerjanya.
Pertemuan strategis ini bertujuan untuk membangun jalinan kemitraan serta memperkuat fungsi kontrol sosial kemasyarakatan yang diemban oleh Ormas OMBB sebagai lembaga yang sah dan berbadan hukum di Republik Indonesia.
Kepala DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong, Gusti Maria, S.H., M.M.,
menyampaikan apresiasi tinggi dan rasa gembiranya atas inisiatif kunjungan kerja ini. Menurutnya, kehadiran organisasi kemasyarakatan yang memiliki komitmen kuat pada kontrol sosial sangat dibutuhkan dalam mendukung jalannya program-program pemerintah di daerah, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“Kami sangat gembira dan menyambut baik kehadiran Ormas OMBB MPN. Dinas kami sangat terbantu dengan adanya organisasi yang secara aktif melakukan kontrol sosial di tengah masyarakat. Kami berharap sinergi dan kemitraan ini dapat berjalan secara berkesinambungan untuk seterusnya demi kemajuan Kabupaten Rejang Lebong,” ungkap Gusti Maria.
Sementara itu, Ketua Umum MPN OMBB, M. Diani, menegaskan bahwa sebagai organisasi yang sah dan diakui oleh negara, OMBB berkomitmen penuh untuk menjadi mitra strategis pemerintah yang kritis namun konstruktif. Kunjungan ini merupakan langkah awal untuk memastikan program-program kedinasan dapat menyentuh masyarakat secara tepat dan transparan.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Ketua Umum MPN OMBB didampingi oleh perwakilan media massa guna menjaga transparansi publik, salah satunya wartawan dari media nasional Infosiberindonesia.com. Ibuk Endang Susianti, Sinergi antara Ormas, Pemerintah, dan Pers ini diharapkan mampu menciptakan iklim pengawasan sosial yang sehat serta mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif dan akuntabel di Provinsi Bengkulu.
