Infoombbsiberindonesai.com-WAJO – Persoalan sampah, keterbatasan air bersih, hingga buruknya drainase menjadi keluhan utama warga dalam kegiatan reses Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Wajo, Andi Bayuni Marzuki, di Kantor DPD Golkar, Jalan Beringin, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan reses tersebut berlangsung ramai dan didominasi kaum perempuan. Warga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan lingkungan dan infrastruktur permukiman yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Camat Tempe, serta Lurah Bulupabulu. Kehadiran unsur pemerintah ini menjadi bagian dari dialog untuk mendengarkan dan membahas berbagai keluhan masyarakat.
Dalam sesi dialog, warga menyoroti pengelolaan sampah yang dinilai belum optimal serta ketersediaan air bersih yang masih menjadi persoalan. Selain itu, drainase tersumbat yang memicu genangan air dan kondisi jalan di kawasan permukiman juga menjadi perhatian.
Sejumlah ketua RT turut menyampaikan aspirasi terkait peningkatan tunjangan operasional, pembebasan iuran retribusi sampah bagi ketua RT, serta perbaikan dan pembangunan sarana sanitasi lingkungan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Andi Bayuni Marzuki menjelaskan bahwa reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk turun langsung ke daerah pemilihan, mendengarkan kebutuhan masyarakat, serta menghimpun aspirasi sebagai bahan perjuangan dalam proses pembangunan daerah.
“Tugas kami di DPRD adalah menyerap seluruh masukan ini untuk kemudian disalurkan dan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah. Kehadiran perwakilan dinas terkait seperti PUPR dan DLH, serta camat dan lurah hari ini sangat penting agar setiap catatan dan keluhan warga dapat ditindaklanjuti secara nyata,” jelas Andi Bayuni Marzuki.
Menurutnya, penyampaian aspirasi secara langsung menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengungkapkan persoalan yang mereka hadapi sekaligus membuka ruang komunikasi dengan wakil rakyat dan perangkat pemerintah terkait.(Humas DPRD Wajo)
