Oleh: Dr. (c) M. Sunandar Yuwono, SH., MH. — Praktisi Hukum, Aktivis Tipikor, Pengamat Hukum Agraria dan Hukum Publik. Bagian ke XIII
Infoombbsiberindonesia.com-Jakarta — Dalam visi pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto, pemulihan lahan terdegradasi muncul sebagai salah satu prioritas strategis. Dr. (c) M. Sunandar Yuwono, SH., MH., atau yang akrab disapa Bang Sunan, menekankan bahwa proyek rehabilitasi lahan rusak harus dipandang sebagai bagian dari integrasi agraria-ekologi dalam kerangka ekonomi hijau, yang mampu mendukung produktivitas pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Menurut Bang Sunan, degradasi lahan bukan sekadar persoalan fisik, tetapi juga mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Tanpa penanganan holistik, lahan yang rusak akan mengancam ketahanan pangan, menurunkan daya dukung ekosistem, dan menimbulkan konflik agraria baru.
Mengagrariakan Bumi: Konsep dan Tujuan Proyek
Bang Sunan menjelaskan bahwa mengagrariakan bumi berarti menata dan memanfaatkan lahan secara produktif, adil, dan berkelanjutan. Pemulihan lahan terdegradasi harus dilakukan dengan prinsip:
Restorasi Ekologi: Memulihkan kesuburan tanah, keanekaragaman hayati, dan kualitas air.
Redistribusi Tanah Produktif: Memberikan akses bagi petani kecil, komunitas lokal, dan masyarakat adat.
Integrasi Ekonomi Hijau: Mendorong produksi pertanian yang ramah lingkungan sekaligus mengurangi jejak karbon.
“Proyek nasional ini bukan sekadar menanam pohon atau mengolah tanah. Ia adalah kombinasi agraria, hukum, dan ekologi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik dan pengelola lahan,” ujar Bang Sunan.
Lahan Terdegradasi: Masalah Strategis Nasional
Bang Sunan menyoroti bahwa Indonesia memiliki jutaan hektar lahan yang mengalami degradasi akibat deforestasi, konversi lahan pertanian, pertambangan, dan praktik pertanian intensif yang tidak berkelanjutan.
Dampaknya tidak hanya menurunkan produktivitas pertanian, tetapi juga memperburuk:, ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, risiko banjir dan longsor, serta konflik lahan dengan masyarakat lokal.
“Pemulihan lahan terdegradasi harus menjadi proyek nasional yang terencana dan berbasis hukum, agar tidak menimbulkan masalah baru,” tegas Bang Sunan.
Strategi Pemerintahan Prabowo dalam Rehabilitasi Lahan
Bang Sunan menilai pemerintah Prabowo telah merancang beberapa langkah strategis yang selaras dengan konsep ekonomi hijau:
Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Rusak: Digitalisasi peta lahan terdegradasi untuk mempermudah monitoring.
Program Restorasi Tanah Terpadu: Mengintegrasikan pertanian berkelanjutan, reboisasi, dan konservasi air.
Penguatan Kepemilikan dan Akses Tanah: Memberikan hak kelola pada petani kecil dan komunitas lokal untuk mencegah konflik.
Inovasi Teknologi Hijau: Penggunaan bioteknologi, pupuk organik, dan mekanisasi ramah lingkungan.
“Teknologi dan redistribusi tanah harus berjalan beriringan agar proyek ini benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat dan bumi,” katanya.
Proyek Nasional yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
Bang Sunan menekankan bahwa pemulihan lahan terdegradasi harus mengutamakan keadilan sosial dan kepastian hukum. Tanpa itu, proyek ini hanya akan menjadi program simbolik atau bahkan alat penguasaan lahan oleh pihak tertentu.
“Mengagrariakan bumi bukan sekadar slogan. Ia harus nyata: tanah produktif kembali ke tangan rakyat, ekosistem pulih, dan ekonomi hijau memberi manfaat jangka panjang,” pungkas Bang Sunan.
Menurutnya, keberhasilan proyek ini akan menjadi indikator kemampuan pemerintahan Prabowo untuk menyatukan agraria, ekologi, dan ekonomi dalam satu kebijakan nasional yang holistik.
