Infoombbsiberindonesia com.
**PANGKALPINANG** — Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Donny Yoesgiantoro, menegaskan bahwa perguruan tinggi harus menjadi garda terdepan dalam membangun budaya keterbukaan informasi publik sekaligus benteng moral dalam melawan praktik-praktik koruptif di tengah derasnya arus disrupsi teknologi.
Penegasan itu disampaikan Donny saat menjadi narasumber dalam Kuliah Umum Keterbukaan Informasi Publik bertema *“Tantangan Perguruan Tinggi dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Tengah Disrupsi Teknologi”* yang digelar di Ballroom Laboratorium Universitas Bangka Belitung (UBB), Kamis (7/5/2026).
Di hadapan civitas akademika, mahasiswa, serta jajaran Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Donny menyoroti pentingnya keterbukaan informasi sebagai fondasi utama dalam membangun tata kelola pendidikan yang sehat, akuntabel, dan bebas dari budaya penyimpangan.
Menurutnya, kampus bukan hanya tempat mencetak lulusan dengan kemampuan akademik tinggi, tetapi juga ruang pembentukan karakter dan integritas generasi muda bangsa.
“Dunia pendidikan, terutama universitas dan perguruan tinggi, harus menjadi contoh dalam keterbukaan. Kampus harus berani membuka diri, transparan, dan akuntabel agar terlepas dari perilaku koruptif,” tegas Donny.
Ia menilai, di era digital saat ini tantangan keterbukaan informasi semakin kompleks. Kemajuan teknologi membawa banyak manfaat, namun di sisi lain juga menghadirkan ancaman berupa manipulasi informasi, disinformasi, hingga penyalahgunaan kewenangan apabila tidak dibarengi dengan tata kelola yang terbuka.
Karena itu, Donny menekankan pentingnya membangun budaya transparansi sejak dini di lingkungan akademik. Ia meyakini, mahasiswa yang tumbuh dalam sistem yang terbuka dan jujur akan memiliki karakter bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara.
“Dari dunia kampuslah lahir generasi muda bangsa yang jujur, bermental kuat, dan bertanggung jawab. Mereka inilah yang nantinya menjadi SDM unggul yang bebas dari perilaku koruptif,” ujarnya.
Dalam suasana kuliah umum yang berlangsung hangat namun penuh makna, Donny juga melontarkan pernyataan yang langsung mendapat perhatian peserta.
“Kalau kita bersih kenapa kita harus risih,” pungkasnya.
Kalimat singkat tersebut menjadi penegasan bahwa transparansi sejatinya bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Menurut Donny, lembaga yang bersih dan bekerja sesuai aturan tidak akan merasa terganggu dengan keterbukaan informasi kepada publik.
Ia mengingatkan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif yang diatur undang-undang, tetapi merupakan bagian penting dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi, termasuk institusi pendidikan.
Lebih lanjut, Donny mendorong perguruan tinggi untuk aktif memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana memperkuat akses informasi publik. Namun, ia mengingatkan bahwa penggunaan teknologi harus dibarengi dengan etika, integritas, dan tanggung jawab moral.
“Teknologi tanpa integritas bisa menjadi ancaman. Karena itu keterbukaan informasi harus berjalan seiring dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab,” katanya.
Kegiatan kuliah umum tersebut turut dihadiri Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ita Rosita, Wakil Ketua KI Babel, Rikky Fermana, beserta jajaran komisioner lainnya.
Kehadiran KI RI di Universitas Bangka Belitung dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan dan Komisi Informasi dalam mendorong implementasi keterbukaan informasi publik di daerah.
Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, perguruan tinggi dinilai memiliki peran strategis sebagai pusat literasi, pengawasan moral, sekaligus agen perubahan sosial. Kampus tidak lagi cukup hanya menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga harus mampu menghadirkan budaya demokratis dan tata kelola yang bersih.
Melalui forum akademik tersebut, pesan kuat tentang pentingnya keterbukaan, integritas, dan tanggung jawab moral kembali digaungkan. Bahwa masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh keberanian lembaga pendidikan untuk jujur, terbuka, dan berpihak pada nilai-nilai integritas.
(Didi/KBO Babel)
